Trump batalkan kunjungan ke Davos karena pemerintahan AS tutup

Washington (ANTARA News) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (10/1) membatalkan rencana kunjungan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, akhir bulan ini pada saat pemerintahan federal AS tutup.

Pembatalan itu menyiratkan bahwa Trump siap menghadapi kemungkinan pertikaian politik, yang akan terus bergulir hingga akhir Januari.

Belum ada kejelasan apakah sebagian penutupan pemerintahan akan berakhir sebelum pertemuan ekonomi global itu berlangsung, yang dijadwalkan digelar pada 22-25 Januari.

Hingga Kamis, penutupan sebagian pemerintahan pusat AS telah memasuki hari ke-20.

Trump dan kalangan Demokrat di Kongres saat ini sedang bersengketa soal pendanaan untuk pemerintahan serta pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, yang telah lama dijanjikan Trump.

“Karena Demokrat keras kepala soal Keamanan Perbatasan dan pentingnya Keselamatan bagi Bangsa kita, saya dengan hormat membatalkan kunjungan saya yang sangat penting ini ke Davos, Swiss, dalam rangka Forum Ekonomi Dunia,” tulis Trump di Twitter.

Pada Kamis pagi, Trump mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih bahwa ia sebenarnya ingin berbicara di forum ekonomi tersebut tapi tidak akan hadir jika penutupan pemerintahan masih berlangsung.

Pembatalan menutup kesempatan bagi Trump untuk bertemu dengan para pemimpin dunia lainnya guna membicarakan berbagai masalah ekonomi, termasuk perdagangan.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin masih berencana berangkat ke Davos, memimpin delegasi AS ke sana, kata seorang nara sumber yang tahu soal rencana tersebut.

Pemerintahan Trump sedang menjalin perundingan perdagangan, antara lain dengan Uni Eropa dan China.

China dan AS sudah sepakat menerapkan gencatan tarif selama 90 hari dalam upaya untuk mencapai kesepakatan perdagangan.

Wakil Presiden China Wang Qishan direncanakan akan hadir pada forum di Swiss. Namun, tidak jelas apakah ia sebelumnya direncanakan melakukan pembicaraan dengan Trump di forum tersebut.

Baca juga: Trump mungkin gunakan kekuasaan darurat terkait tembok perbatasan

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Tia Mutiasari/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AS-Israel sampaikan keprihatinan mengenai perusahaan telekomunikasi China

Washington, (ANTARA News) – Penasehat keamanan presiden Amerika Serikat (AS) John Bolton akan menyampaikan kekhawatiran AS mengenai perlengkapan telekomunikasi China di sektor-sektor yang sangat sensitif, saat pertemuan akhir pekan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kata pejabat AS, Rabu.

“Kita semua khawatir mengenai pencurian kekayaan intelektual dan perusahaan telekomunikasi China yang digunakan oleh China untuk tujuan pengumpulan informasi intelijen,” kata seorang pejabat senior yang memaparkan pembahasan pembicaraan itu.

Pemerintah Presiden AS Donald Trump melakukan sejumlah langkah yang ditujukan untuk membatasi penetrasi pasar oleh Huawei Technologies Cos Ltd dan ZTE Corp, dua produsen besar perlengkapan telekomunikasi China. Meskipun demikian, kedua perusahaan itu membantah bahwa produk-produk mereka digunakan untuk tujuan mata-mata.

Pemerintah tidak ingin ada hambatan terkait pembagian informasi sensitif dengan Israel, kata pejabat senior itu kepada para jurnalis jelang pertemuan tersebut. Ia merujuk kepada kekhawatiran mengenai teknologi dan investasi China di pelabuhan Haifa.

“Kami secara khusus memasukkannya dalam agenda,” sambungnya.

Pemerintahanan Netanyahu, yang frustasi terhadap perselisihan buruh yang mengganggu kegiatan perdagangan, memberi perusahaan China Shanghai International Port Group lampu hijau untuk mengelola pelabuhan swasta di Haifa –pangkalan utama Armada ke-6 AS.

Baca juga: China dituduh gunakan chip mata-mata awasi perusahaan AS

Kesepatakan perizinan itu diduga membuat AS kecewa dan membuatnya memindahkan salah satu kapal perangnya ke pelabuhan kelas dua Israel di Mediterania Ashdod, kunjungan pertama kapal perang mereka dalam hampir 20 tahun.

Pada Desember 2016, Huawei mengakuisisi perusahaan Israel Hexa Tier, yang memiliki tekonologi pengamanan data cloud, senilai 42 juta dolar AS (sekitar Rp647,5 miliar). Akuisisi itu dilakukan setelah kunjungan CEO rakasasa teknologi China tersebut ke Israel. Masih pada bulan yang sama, Huawei juga mengakuisisi perusahaan riset teknologi informasi Toga Networks dengan nilai yang tidak diumumkan.

Menurut media Israel, ZTE telah menunjukkan ketertarikan terhadap sektor teknologi Israel sejak mengirim satu delegasi senior ke negara itu pada 2013.

Harian Haaretz pada 2016 melaporkan bahwa Israel memiliki kebijakan yang tidak diumumkan untuk tidak menggunakan teknologi Huawei dan ZTE, karena kekhawatiran mengenai pelanggaran keamanan.

Baca juga: Perusahaan elektronik China gencar akuisisi merek global 

Penyunting: I Wayan Yoga

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trump administration working on arctic oil leases despite shutdown

Anchorage, Alaska, (ANTARA News) – Even as a partial shutdown halts the functions of many U.S. government departments, forcing the Department of the Interior to close national parks, the Trump administration is continuing to push for the expansion of oil drilling on sensitive, federally owned lands in Arctic Alaska.

The Alaska Bureau of Land Management (BLM), part of the Interior Department, was scheduled to hold a meeting on Wednesday night in Wainwright, an Inupiat village on the Arctic coast, over a plan to expand oil development in the National Petroleum Reserve in Alaska. The bureau is legally required to hold public meetings on its plans.

Wednesday marked the 19th day of a partial U.S. government shutdown caused by the failure of President Donald Trump and Congressional Democrats to agree on a spending bill that provides funding for a wall on the U.S.-Mexico border, one of Trump`s key election pledges.

Nine federal departments, including the Department of the Interior – whose BLM handles permits for oil and gas drilling on public land – have been affected, to varying degrees.

The BLM has already held some public meetings about the proposed oil lease in the National Petroleum Reserve, including one last week in the Inupiat village of Nuiqsut, where some residents questioned BLM officials about the meetings legalit

There were a lot of people concerned about how theyre conducting business during the shutdown, said Martha Itta, administrator for the local tribal government in the village of about 450 people near the North Slope oil fields.

There was even a question to them if the meeting was illegal, she told Reuters.

Baca juga: Trump sebut pelemahan ekonomi China beri Beijing insentif untuk kesepakatan perdagangan

A BLM spokesman in Washington said the public hearings over permits to drill in the National Petroleum Reserve in Alaska were exempt from the shutdown. The Bureau continues to process permit applications as they are an exempted activity during a lapse in appropriations. It was not clear if that applied to permits nationwide or just in Alaska.

On Wednesday, the BLM in Alaska issued a statement saying it was postponing public meetings on another oil leasing plan, in the Arctic National Wildlife Refuge (ANWR). Those hearings were to be held in eight cities and villages including Anchorage, Fairbanks and Washington D.C.

It did not give a reason for the delay but said the deadline for submitting public comments is Feb 11.

The Trump administration has pushed to move quickly on lease sales in the ANWR, which it won approval to drill in through the passage of tax legislation in 2017 after decades of prohibition.

Environmental and Native groups have criticized the Interior Department for moving too swiftly on readying a lease sale later this year, saying more time is needed to consult with tribes and other locals.

Alaska`s crude oil production has been sagging for years. The state produced more than 2 million barrels of oil a day (bpd) in 1988, but as of October, the most recent data available, it produced 487,000 bpd, according to the U.S. Energy. 

Editor: I Wayan Yoga

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengadilan Houston dakwa pria kedua dalam pembunuhan gadis Afrika-Amerika

Houston, (ANTARA News) – Pengadilan, Selasa, mendakwa pria hitam kedua atas tuduhan melakukan pembunuhan dalam insiden penembakan, yang menewaskan seorang gadis keturunan Afrika-Amerika di wilayah Houston.

Dakwaan dijatuhkan setelah seorang saksi mata pada awalnya menggambarkan tersangka sebagai seseorang berkulit putih sehingga menimbulkan kekhawatiran soal kejahatan atas dasar kebencian.

Lary Woodruffe (24 tahun) pada Selasa (8/1) di Pengadilan Distrik Harris didakwa melakukan pembunuhan setelah Eric Black Jr. (20) didakwa melakukan kejahatan serupa pada akhir pekan tersebut.

Pihak berwenang mengatakan bahwa Woodruffe, dari dalam mobil yang sedang dikemudikan Black, pada 30 Desember melepaskan tembakan dan menewaskan Jazmine Barnes (7), yang berada di mobil lain bersama keluarganya.

Jaksa penuntut mengatakan mereka dapat mengupayakan hukuman mati dalam kasus tersebut. Pengacara Woodruffe dan Black tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Anggota keluarga dan rekan korban pada Selasa menggelar acara pemakaman untuk gadis itu di Houston, sementara jasadnya dibaringkan dalam peti mati berbalut bunga dan pesan bertuliskan “Putri Jazmine” yang diukir di bagian penutupnya, menurut surat kabar Houston Chronicle, yang dikutip Reuters.

Baca juga: Gedung pengadilan AS dikosongkan setelah ancaman bom

Sketsa polisi tentang terduga berkulit cerah awalnya mendorong keluarga Barnes dan sejumlah pemuka masyarakat untuk menyebut penembakan itu sebagai kejahatan kebencian orang-orang berkulit putih terhadap orang-orang berkulit hitam, tetapi penyidik mengalihkan dugaan mereka saat beberapa tanda mengarah ke sejumlah temuan baru.

Kedua pria yang didakwa dalam kematian gadis itu adalah warga keturunan Afrika-Amerika.

Shaun King, wartawan sekaligus pegiat yang sebelumnya menulis untuk New York Daily News, mengatakan di media sosial bahwa dia telah menyampaikan informasi yang diterimanya setelah menuliskan kasus tersebut di media daring. Polisi Daerah Harris, Ed Honzalez, mengatakan kepada wartawan pada Minggu bahwa informasi itu telah membantu para penyidik mengarahkan perhatian mereka pada Black.

“Semua ini berkat kedisiplinan dan kegigihan para penyidik kasus pembunuhan, yang bekerja sepanjang hari untuk menguatkan informasi yang diperoleh dengan bukti yang aktual,” ungkap asisten pertama jaksa distrik Daerah Harris, Tom Berg, dalam sebuah pernyataan, Selasa.

Woodruffe dan Black diyakini tidak bermaksud menargetkan Jazmine Barnes dan keluarganya dan tampaknya mereka ingin menembak orang lain, ungkap Kantor Kepolisian Daerah Harris.

Woodruffe, yang sebelumnya didakwa menyerang seorang anggota keluarga dan memiliki zat terlarang, ditangkap pekan lalu atas dugaan memiliki obat-obatan terlarang dan kemudian didakwa membunuh Barnes, menurut catatan tentang penahanannya dan berkas pengadilan.

Dia dijadwalkan akan hadir di pengadilan atas dakwaan pembunuhan pada Kamis.(T.KR-KAT)
 
Redaktur: Katriana / Tia Mutiasari 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Pertahanan AS nyatakan mundur setelah berselisih dengan Trump

Washington (ANTARA News) – Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis, Kamis (20/12), tiba-tiba menyatakan mundur, setelah berselisih paham dengan Presiden Donald Trump menyangkut kebijakan-kebijakan luar negeri sang presiden.

Pernyataan tersebut dikeluarkan Mattis satu hari setelah Trump menolak para penasihat utamanya dan memutuskan untuk menarik seluruh pasukan AS dari Suriah.

Mattis mengumumkan rencana mundur setelah ia bertemu Trump secara langsung. Dalam pertemuan, kedua tokoh itu mengungkapkan berbagai perbedaan di antara mereka, kata seorang pejabat tinggi Gedung Putih.

“Karena Anda berhak mendapatkan seorang Menteri Pertahanan, yang pandangannya lebih sesuai dengan Anda dalam masalah ini dan masalah-masalah lain, saya meyakini bahwa ini saatnya bagi saya mundur dari jabatan saya,” kata Mattis dalam surat pengunduran diri, yang diumumkan Pentagon.

Seorang pejabat AS mengatakan pengunduran diri Mattis bukan dikarenakan desakan dari Trump.

Trump pada Rabu (19/12) mengumumkan bahwa pasukan AS di Suriah akan ditarik. Keputusan Trump itu merupakan perubahan dari kebijakan yang dianut Amerika di kawasan tersebut.

Pada Kamis, beberapa pejabat mengatakan Trump juga sedang mempertimbangkan penarikan pasukan AS dalam jumlah besar dari konflik yang telah berlangsung selama 17 tahun di Afghanistan.

Pejabat-pejabat tersebut mengatakan bahwa Mattis menentang keputusan soal Suriah. Salah satu pejabat mengatakan penarikan pasukan dari Suriah merupakan salah satu faktor yang memicu Mattis untuk memutuskan mundur.

Mattis adalah mantan jenderal Marinir, yang kedekatannya dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) serta sekutu-sekutu tradisional Amerika kerap membuatnya bertentangan dengan Trump.

Ketika menjalani wawancara dengan Trump untuk mengisi jabatan sebagai menteri pertahanan pada 2016, Mattis berbeda pandangan dengan presiden terpilih itu tentang berbagai isu panas, termasuk soal NATO serta penggunaan metode penyiksaan. Trump akhirnya memilih Mattis, yang menentang metode tersebut. Trump menyiratkan bahwa ia bisa diyakinkan para penasihat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, Trump semakin bertindak dengan pemikirannya sendiri menyangkut sejumlah masalah keamanan nasional utama. Ia memilih menjalankan agenda “Amerika Lebih Dulu”, yang bertentangan dengan pandangan yang diyakini Mattis.

Di dalam surat pengunduran dirinya, Mattis menyiratkan bahwa ia tidak setuju dengan kebijakan Trump, yang mengarah pada pengucilan. Ia menulis bahwa, menurut keyakinannya, Amerika Serikat perlu mempertahankan hubungan yang kuat dan menghargai sekutu-sekutunya.

Baca juga: Trump mulai tarik tentara AS dari Suriah
Baca juga: Trump: AS akhiri dana pembangunan buat Suriah

Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Warga Kanada ketiga ditangkap di China atas pelanggaran ketenagakerjaan

Beijing (ANTARA News) – Warga negara Kanada ketiga ditangkap aparat di China atas tuduhan melakukan pelanggaran ketenagakerjaan setelah kedapatan bekerja secara ilegal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan aparat mengidentifikasi orang ketiga Kanada tersebut sebagai Sarah McIver, yang dianggap bekerja secara ilegal.

“Jadi apa yang ditanyakan kemarin bahwa sampai saat ini China dan Kanada masih terus menjalin komunikasi kekonsuleran,” ujarnya di Beijing, Kamis (20/12).

McIver, yang berprofesi sebagai seorang guru, itu ditahan karena penyalahgunaan visa.

Dengan mengutip pihak Kementerian Luar Negeri Kanada, koran National Post menurunkan laporan bahwa Kemenlu mendapatkan informasi penangkapan seorang warga negara Kanada lainnya.

Sebelumnnya, aparat China menangkap dua warga negara Kanada, yakni mantan diplomat Michael Spavor dan pengusaha Michael Kovrig.

Sampai saat ini, keduanya masih dalam penyidikan aparat hukum atas tuduhan bahwa aktivitas mereka mengancam keamanan nasional China.

Sebelumnya, aparat Kanada –atas permintaan Amerika Serikat– juga menangkap warga negara China Meng Wanzhou saat hendak pindah pesawat di Vancouver, Sabtu (1/12).

Namun Direktur Keuangan Huawei, perusahaan teknologi informasi yang bermarkas di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China, itu dibebaskan dengan jaminan. 

Baca juga: Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China
Baca juga: Pengadilan Kanada bebaskan petinggi Huawei dengan jaminan

 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

AS berencana tarik 5.000 tentara dari Afghanistan

Washington (ANTARA News) – Presiden AS Donald Trump berencana menarik sedikitnya 5.000 dari 14.000 anggota pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Afghanistan, kata seorang pejabat AS, Kamis (20/12).

Rencana itu menunjukkan bahwa kesabaran Trump semakin tipis atas perang terlama serta intervensi militer yang dilancarkan AS di luar negeri.

Pada Rabu (19/12), Trump menolak pendapat para penasehat dan ia memutuskan untuk menarik seluruh pasukan AS dari Suriah. Keputusan itu menjadi salah satu faktor yang membuat Menteri Pertahanan AS Jim Mattis tiba-tiba menyatakan mundur pada Kamis karena perbedaan pemikiran dengan Trump menyangkut kebijakan isu-isu penting.

Seorang pejabat, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa keputusan sudah diambil dan perintah lisan telah dikeluarkan agar pihak terkait mulai merencanakan penarikan pasukan.

Pejabat tersebut mengatakan kerangka waktu masih dibicarakan namun penarikan pasukan kemungkinan akan dimulai dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan mendatang.

Belum ada kejelasan soal bagaimana Amerika Serikat, dengan kekuatan hanya kurang dari 9.000 anggota pasukan di Afghanistan, akan dapat memenuhi misi-misi yang saat ini sedang dijalankan, termasuk melatih pasukan Afghanistan, memberikan nasihat di lapangan serta melancarkan serangan udara terhadap Taliban dan kelompok-kelompok militan lainnya.

Mattis sebelumnya berargumentasi bahwa AS perlu mempertahankan keberadaan militernya di Afghanistan agar dapat meningkatkan upaya diplomatik dalam mewujudkan perdamaian.

Mattis menyatakan mundur sebagai menteri pertahanan tak lama setelah beberapa pejabat AS mengungkapkan kemungkinan bahwa Trump akan memerintahkan penarikan pasukan.

Baca juga: Menteri Pertahanan AS nyatakan mundur setelah berselisih dengan Trump

Keputusan Trump soal penarikan pasukan dari Suriah telah membingungkan sekutu-sekutu AS serta memicu reaksi keras dari para temannya sesama anggota Partai Republik di Kongres.

Amerika Serikat mulai berperang di Afghanistan pada 2001 setelah peristiwa serangan teroris pada 11 September 2001 ke World Trade Center dan Pentagon. Perang dilancarkan AS dengan alasan untuk mengenyahkan kelompok militan Taliban yang melindungi Osama Bin Laden, yang diyakini AS sebagai sosok penggerak serangan-serangan teroris.

Pejabat-pejabat AS saat ini terlibat dalam pembicaraan dengan Taliban, yang menguasai cukup banyak wilayah di Afghanistan.

Baca juga: Pembicaraan AS-Taliban fokus pada gencatan senjata Afghanistan

Taliban telah memperkuat kendalinya dalam tiga tahun belakangan. Pemerintah di Kabul hanya menguasai 56 persen Afghanistan, turun dari 72 persen pada 2015, menurut laporan yang dibuat pemerintah AS.

Perang 17 tahun di Afghanistan telah merenggut nyawa lebih dari 2.400 tentara AS.

Pejabat-pejabat Pentagon telah berulang kali memperingatkan bahwa penarikan pasukan yang tergesa-gesa akan membuka jalan bagi kalangan milisi untuk mengembangkan rencana-rencana baru terhadap Amerika.

Editor: Tia Mutiasari/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Demokrat gelar 12 debat selama kampanye Pemilihan Presiden AS 2020

Washngton (ANTARA News) – Partai Demokrat pada Kamis (20/12) mengumumkan akan mengadakan menyelenggarakan 12 kali acara debat, yang disiarkan televisi, sepanjang masa kampanye presiden Amerika Serikat tahun 2020.

Jumlah itu merupakan peningkatan dari empat tahun sebelumnya dan ditujukan untuk membantu para pemilih menyeleksi sekian banyak kandidat, yang akan berusaha merebut kursi Presiden Donald Trump.

Rangkaian debat akan dimulai pada Juni 2019 dan terus bergulir hingga April tahun berikutnya. Dalam periode itu, jumlah kandidat diperkirakan sudah akan mengerucut.

Pengumuman Komite Nasional Demokratik itu menandai perubahan dari masa kampanye 2016, yang ketika itu hanya diisi dengan enam acara debat. Keadaan itu dikritik para pendukung Senator Berni Sanders, yang menganggap bahwa jadwal singkat seperti itu memberi keuntungan kepada kandidat unggulan, Hillary Clinton. Acara debat akhirnya ditambah menjadi sembilan kali.

Masa kampanye Pilpres 2020 kemungkinan akan diikuti puluhan kandidat dari Partai Demokrat.

Banyak di antara mereka yang diperkirakan akan mengumumkan pencalonan pada awal 2019.

Saat ini, belum ada kandidat yang menjadi favorit. Namun, beberapa orang yang dianggap favorit disebut-sebut sedang mempertimbangkan untuk melakukan kampanye, termasuk mantan Wakil Presiden Joe Biden, Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti dan mantan Wali Kota New York Michael Bloomberg serta sejumlah senator AS, yakni Kamala Harris, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Sherrod Brown dan Cory Booker.

Partai Demokrat mengatakan serangkaian debat awal akan digelar setiap beberapa malam untuk memberikan kesempatan bagi para kandidat, yang jumlahnya diperkirakan akan tinggi.

Untuk dapat mencalonkan diri, mereka harus memenuhi berbagai kriteria, termasuk besarnya dukungan yang bisa dilihat dari jajak pendapat serta penggalangan dana di tingkat akar rumput.

Partai Republik menghadapi masalah yang sama pada masa kampanye 2016. Dengan kandidat yang begitu banyak, partai tersebut terpaksa menyelenggarakan dua acara debat terpisah dalam satu malam.

Kegiatan pertama untuk mencalonkan kandidat dari Partai Demokrat akan digelar pada Februari 2020 di negara-negara bagian biasanya, yaitu Iowa dan New Hampshire. Pada kesempatan itu, jumlah kandidat kemungkinan belum berkurang banyak.

Pengerucutan jumlah kemungkinan baru akan terjadi pada acara debat yang disebut dengan `Super Tuesday` pada Maret 2020, yaitu ketika sejumlah negara bagian seperti California, North Carolina dan Texas menyelenggarkan `primary`, yaitu pemilihan pendahuluan.

Baca juga: Demokrat rebut kendali dari Partai Republik di DPR Amerika Serikat

Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Sekutu AS di Asia-Pasifik bergetar setelah Mattis mundur

Sydneyl,(ANTARA News) – Pengunduran diri tiba-tiba Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis memicu kekhawatiran di kalangan sekutu AS di Asia-Pasifik.

Sekutu Amerika tersebut menyebut mantan jenderal itu berhasil membangun kepercayaan dan melunakkan hasrat keterpencilan, kata para pejabat dan pengamat pada Jumat.

Kawasan itu –yang mencakup sekutu-sekutu AS yang kuat yakni Jepang, Korea Selatan dan Australia– memiliki beberapa titik bara api yang paling mudah berubah, dengan ketegangan tinggi di Semenanjung Korea dan militerisasi China di Laut China Selatan –yang menimbulkan gesekan.

Mattis, yang menganut aliansi tradisional Amerika, mengatakan dia mundur setelah tak sepaham dengan Presiden Donald Trump terkait kebijakan luar negeri, termasuk keputusan-keputusan mengejutkan pekan ini untuk menarik pasukan dari Suriah dan mulai merencanakan jumlah tentara di Afghanistan.

“Dia secara umum dipandang salah satu orang dewasa dalam pemerintahan Trump,” kata Senator Jim Molan dari Australia kepada harian the Australian.

Dikatakannya, pengunduran diri Mattis dikarenakan hal itu memperkenalkan “variabel ekstrim baru” ke dalam pembuatan keputusan AS. Mattis telah menjadi pengeritik Laut China Selatan tapi ia bekerja untuk menjamin ketegangan-ketegangan tidak mendidih.

“Dia telah menjadi titik keberlanjutan dan penjaga gawang dalam pemerintahan yang sebagian besar mereka bergantung pada watak insting Trump, yang lebih banyak, saya pikir, berpaham isolasionis dan jelas skeptis — mengenai komitmen-komitmen aliansi,” kata Euan Graham, pengamat kebijakan luar negeri dan keamanan dan direktur eksekutif La Tobe Asia di Universitas La Trobe.

Pengunduran diri Mattis juga merampok Australia, tanpa duta besar AS sejak tahun 2016, sekutu kunci dalam pemerintahan Trump. “Australia selalu punya telinga Mattis,” kata satu sumber diplomatik yang berkedudukan di AS, kepada Reuters.

Australia memiliki sekitar 800 prajurit di Timur Tengah sejak tahun 2014, sebagian besar berkedudukan di Irak, sebagai bagian dari usaha koalisi memerangi kelompok ISIS. Sekitar 300 prajurit berada di Afghanistan, tempat mereka hadir di sana sejak tak lama setelah perang mulai 17 tahun lalu.

Trump mengumumkan pada Rabu bahwa pasukan AS di Suriah akan ditarik, sebuah keputusan yang melanggar kebijakan AS di kawasan itu.

Seorang pejabat AS mengatakan pada Kamis, Trump berencana menarik sedikitnya 5.000 dari 14.000 prajurit AS di Afghanistan. Mattis telah mendorong kehadiran militer AS yang kuat untuk meningkatkan usaha-usaha perdamaian di sana.

Redaktu: Mohammad Anthoni
 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

AS bela Kanada mengenai penangkapan CFO Huawei

Washington (ANTARA News) – Amerika Serikat pada Jumat (21/12) membela Kanada dalam kasus penangkapan dan penahanan pada awal Desember kepala pejabat keuangan perusahaan raksasa teknologi China, Huawei, atas nama AS.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino menyebut penangkapan Meng Wanzhou “sah” dan mengatakan pengadilan akan diselenggarakan dengan cara adil dan transparan.

“Kanada, negara yang diperintahkan oleh hukum, akan melaksanakan proses hukum secara adil, tidak bias dan transparan berkaitan dengan Meng Wanzhou,” kata Palladino di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.

Meng ditangkap pada 1 Desember oleh polisi Kanada atas permintaan Pemerintah Amerika saat ia bertukar pesawat di Bandar Udara Internasional Vancouver.

Baca juga: China tuntut pembebasan bos Huawei yang ditangkap di Kanada

Washington menuduh Meng, yang juga adalah putri Kepala Pejabat Ekskutif dan pendiri Huawei Ren Zhengfei, berbohong kepada lembaga keuangan AS dan menggunakan perusahaan tempurung untuk berbisnis dengan Iran, dalam pelanggaran terhadap sanksi AS. Perusahaan tempurung adalah sebutan untuk perusahaan yang aktif tetapi seperti tidak terlihat mempunyai kegiatan usaha ataupun aset, perusahaan semacam itu umumnya beroperasi selayaknya perusahaan penanaman modal, pengambilalihan perusahaan atau bertindak selaku Pusat Keuangan Luar Negeri.

“Kanada menghormati komitmen hukum internasionalnya dengan menghormati kesepakatan ekstradisinya dengan Amerika Serikat. Kami memiliki komitmen yang sama dengan Kanada mengenai ketentuan hukum sebagai dasar bagi semua masyarakat bebas, dan kami akan mempertahankan serta menegakkan prinsip ini,” kata Palladino.

China dan Huawei menolaj pernyataan itu, dan berkeras Meng tidak melanggar hukum Kanada atau Amerika.

Penangkapan pejabat senior tersebut terus menekan pasar global, sementara proses pemeriksaan Meng berlangsung di British Columbia, Kanada.

Palladino juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam sehubungan dengan penahanan oleh Pemerintah China beberapa warga negara Kanada pada awal Desember dan menyerukan pembebasan segera mereka.

China menahan warga negara ketiga Kanada pada Rabu (19/12), tanpa memberi perincian lebih lanjut mengenai penahanan itu.

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Trump angkat Patrick Shanahan sebagai penjabat Menteri Pertahanan

Washington (ANTARA News) – Presiden AS Donald Trump pada Ahad (23/12) mengangkat Wakil Menteri Pertahanan Patrick Shanahan sebagai Penjabat Kepala Pentagon mulai 1 Januari.

Di dalam posting akun Twitter, Trump mengatakan, “Patrick memiliki daftar panjang prestasi saat menjabat sebagai Wakil, dan sebelumnya Boeing. Ia akan hebat!”

Pengumuman itu disampaikan setelah pengunduran diri Menteri Pertahanan James Mattis, yang mengatakan pandangannya tidak sejalan dengan pendapat presiden AS tersebut, kata Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin.

Mattis berencana mengakhiri masa tugasnya pada Februari, tapi beberapa laporan mengatakan Trump telah mempertimbangkan pencopotan Mattis lebih dini.

Baca juga: Menteri Pertahanan AS nyatakan mundur setelah berselisih dengan Trump

Pada Rabu (19/12), Trump mengatakan AS akan menarik sebanyak 2.000 prajuritnya dari Suriah, yang dilakukan setelah percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua pemimpin itu sepakat mengenai perlunya koordinasi yang lebih efektif di negara yang dicabik perang tersebut.

Beberapa laporan telah mengatakan pasukan AS akan keluar dalam waktu 60 sampai 100 hari.

Penarikan itu dilakukan pada malam kemungkinan operasi militer Turki di bagian timur-laut Suriah terhadap kelompok gerilyawan YPG/PKK.

Sejak 2016, Ankara telah melancarkan dua operasi militer serupa di Suriah Utara.

Secara terpisah, Utusan Khusus presiden AS untuk Koalisi Global guna Mengalahkan Da`esh Brett McGurck mundur pada Sabtu.

Pengunduran dirinya akan berlaku pada 31 Desember.

 
Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Trump: Arab Saudi akan bayar pembangunan kembali Suriah

Washington (ANTARA News) – Presiden AS Donald Trump pada Senin (24/12) mengatakan Arab Saudi akan mengeluarkan uang untuk membantu pembangunan kembali Suriah.

“Arab Saudi sekarang sudah setuju, dan bukan Amerika Serikat, untuk mengeluarkan uang yang diperlukan guna membantu pembangunan kembali Suriah,” kata Trump di akun Twitter, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang.

“Lihat? Bukankan bagus ketika negara yang sangat kaya membantu membangun kembali tetangga mereka dan bukan Negara Besar, AS, yang berjarak 5.000 mil jauhnya. Terima kasih kepada A. Saudi!” tulis Trump.

Trump mengeluarkan pengumuman yang mengejutkan pekan lalu bahwa AS akan menarik tentara dari Suriah, setelah percakapan telepon dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Kedua pemimpin itu menyepakati perlunya bagi koordinasi yang lebih efektif mengenai negara yang dicabik perang tersebut.

Beberapa laporan menyatakan pasukan AS akan ditarik dalam waktu 60 sampai 100 hari.

Keputusan Trump untuk keluar dari Suriah diikuti oleh pengunduran diri Menteri Pertahanan James Mattis dan Wakil Khusus Presiden Urusan Koalisi Global untuk Mengalahkan Da`esh, Brett McGurk.

Penarikan itu dilakukan pada malam kemungkinan operasi militer Turki di bagian timur-laut Suriah terhadap kelompok teror YPG/PKK.

Arab Saudi pada Agustus menjanjikan bantuan 100 juta dolar AS untuk membangun kembali Provinsi Ar-Raqqah, yang diporak-porandakan oleh kelompok teror Da`esh.

Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Bocah Guatemala meninggal dalam penahanan Amerika Serikat

Washington (ANTARA News) – Seorang bocah laki-laki 8 tahun asal Guatemala meninggal pada Selasa (25/12) tengah malam setelah ditahan petugas perbatasan Amerika Serikat, kata Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP).

Kematian bocah tersebut menjadi yang kedua kali terjadi bulan ini pada anak-anak migran yang sedang ditahan AS.

Bocah Guatemala itu, beserta ayahnya, berada di bawah penahanan CBP pada Senin (24/12) ketika seorang agen Patroli Perbatasan memerhatikan bahwa anak tersebut terlihat sakit, kata CBP dalam pernyataan.

Ayah dan puteranya kemudian dibawa ke Gerald Champion Regional Medical Center di Alamogordo, New Mexico. Di rumah sakit itu, sang bocah didiagnosis mengalami pilek dan demam biasa dan akhirnya dibolehkan pulang staf rumah sakit.

Namun kemudian pada malam itu, bocah tersebut muntah-muntah dan dibawa kembali ke rumah sakit.

Ia meninggal tak lama setelah tengah malam, kata CBP, yang menambahkan bahwa penyebab kematian belum diketahui.

Nama ayah dan anak tidak disebutkan dan CBP mengatakan pihaknya akan mengeluarkan keterangan lebih rinci “jika sudah ada dan layak.”

Kematian itu sudah diberitahukan kepada para pejabat Guatemala, kata CBP.

Kementerian Luar Negeri Guatemala mengatakan konsulnya di Phoenix sedang berusaha untuk berbicara dengan ayah anak tersebut. Kementerian menjanjikan kepada sang ayah bahwa pihaknya akan memberikan seluruh bantuan kekonsuleran yang diperlukan serta perlindungan.

Dalam pernyataan, Kemlu Guatemala mengatakan pihaknya juga telah meminta catatan medis untuk mengetahui dengan jelas penyebab kematian bocah tersebut.

Menurut Kementerian, sang bocah dan ayahnya memasuki Amerika Serikat melalui El Paso, Texas, pada 18 Desember dan dipindahkan ke pos pemeriksaan perbatasan di Alomogordo pada 23 Desember.

Sebelumnya pada awal Desember, seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Jakelin Caal, juga asal Guatemala, meninggal setelah ditahan bersama ayahnya para petugas perbatasan AS di sebuah daerah terpencil di New Mexico.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah berupaya menghalangi orang-orang menyeberangi perbatasan secara ilegal antara gerbang-gerbang masuk negara dalam rangka mencari suaka.

Pada saat yang sama, pemerintahan Trump membatasi akses legal untuk pos-pos perbatasan resmi. Keadaan itu menyebabkan para pemohon suaka harus menunggu selama berbulan-bulan, termasuk mereka yang datang secara berombongan dari negara-negara Amerika Tengah tahun ini.

Jakelin dimakamkan pada Hari Natal di desa tempat keluarganya berasal di Guatemala.

Kematian Jakelin memicu kritik dari kalangan Demokrat serta pembela hak-hak migran atas kebijakan keimigrasian Presiden Trump.

Pemerintahan Trump sendiri mengatakan bahwa kematian Jakelin menunjukkan betapa berbahaya perjalanan yang ditempuh bocah tersebut dan keputusan keluarganya untuk menyeberangi perbatasan secara ilegal.

Kematian Jakelin sedang diselidiki Inspektorat Jenderal Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyangkut tuduhan ada kesalahan penanganan para staf badan perlindungan perbatasan.

Baca juga: AS tangkap tokoh agama, pegiat yang berunjuk rasa di perbatasan
Baca juga: Pengungsi Amerika Tengah terhenti di perbatasan Meksiko-AS

Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Venezuela tawarkan bantuan selidiki dugaan serangan terhadap Presiden Kolumbia

Karakas (ANTARA News) – Pemerintah Venezuela berniat membantu menyelidiki persekongkolan untuk membunuh Presiden Kolumbia Ivan Duque, kata Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza.

Tiga warga negara Venezuela dilaporkan ditangkap di Kolumbia atas dugaan sebagai tersangka dalam usaha pembunuhan tersebut, yang terjadi di tengah-tengah hubungan tegang di antara kedua negara bertetangga di Amerika Selatan itu.

Duque menjadi pengeritik keras pemerintahan sosialis Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang ia sebut “diktator” dan Maduro berkali-kali menuduhnya berkomplot untuk menggulingkannya, demikian Reuters melaporkan.

Dalam pernyataan Sabtu malam, Arreaza mengatakan Venezuela berniat memberikan “kerja sama intelijen dan kepolisian” dan meminta penguasa Kolumbia memberikan informasi lagi mengenai tiga warga Venezuela yang ditangkap tersebut.

Baca juga: Kolombia tuduh militer Venezuela masuki perbatasan tanpa izin

Pada Sabtu pagi, Menlu Kolombia Carlos Holmes Trujillo mengatakan dalam satu pesan video bahwa ada informasi intelijen yang mengindikasikan rencana-rencana “kredibel” untuk menyasar Duque yang naik ke tampuk kekuasaan pada Agustus. Tiga warga Venezuela tersebut ditangkap beberapa hari lalu dengan “senjata perang,” tambah dia.

Penguasa Kolumbia berusaha menetapkan kaitan antara dugaan rencana untuk membunuh Duque yang berhaluan kanan dan kehadiran di Kolumbia tiga orang bersenjata tersebut, kata sumber-sumber polisi dan militer kepada Reuters.

Pada September, Maduro menuduh pemerintah Cile, Kolumbia dan Meksiko membantu “teroris”, yang Venezuela katakan berusaha membunuhnya dalam serangan menggunakan pesawat nirawak pada awal Agustus. Ketiga negara itu membantah tuduhan bahwa mereka terkait dengan serangan tersebut.

Editor: Boyke Soekapdjo

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2018