Jair Bolsonaro dilantik sebagai Presiden Brazil

Brasilia (ANTARA News) – Tokoh nasionalis sayap-kanan Jair Bolsonaro pada Selasa (1/1) dilantik sebagai presiden Brazil.

Tokoh tersebut telah bertekad untuk menumpas korupsi, kejahatan dengan kekerasan serta akan membangkitkan kembali perekonomian Brazil, yang lemah, melalui penghapusan pembatasan dan peraturan serta penertiban fiskal.

Bolsonaro adalah mantan kapten Angkatan Darat dan pernah menjabat sebagai anggota kongres selama tujuh periode.

Ia menggalang gelombang kemarahan antikemapaman untuk menjadi presiden pertama Brazil dari kalangan kanan-jauh sejak pemerintahan militer membuka jalan bagi pemerintaan sipil tiga dasawarsa lalu.

Bolsonaro berencana menyesuaikan lagi hubungan Brazil secara internasional, menjauhi sekutu-sekutu dari negara berkembang serta mendekat ke kebijakan para pemimpin Barat, terutama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengirim Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk menghadiri upacara pengukuhan Bolsonaro sebagai presiden.

Menyangkut isyarat diplomatik yang jelas, Bolsonaro berencana untuk memindahkan Kedutaan Besar Brazil di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah itu akan menjadi perubahan kebijakan Brazil selama ini, yang mendukung penyelesaian dua-negara atas masalah Palestina.

Dengan dukungan sektor-sektor konservatif di Brazil, termasuk kalangan gereja injili, Bolsonaro akan menghadang langkah-langkah melegalkan aborsi, bahkan di luar beberapa pengecualian terbatas yang berlaku saat ini. Ia juga akan menghapuskan pendidikan seks dari sekolah-sekolah umum.

Dua-pertiga dari kabinetnya adalah para mantan petinggi militer, sebagian besar adalah rekan-rekannya sesama kadet Akademi Militer Agulhas Negras yang semuanya merupakan pendukung lantang rezim militer Brazil selama periode 1964-1985.

Bolsonaro, 63, telah menghadapi tuduhan menghasut pemerkosaan serta kejahatan dengan ujaran kebencian melalui pernyataan-pernyataannya soal perempuan, kaum gay dan suku minoritas.

Kendati demikian, pernyataannya menyangkut hukum dan ketertiban serta rencana melonggarkan pengawasan senjata mendapat dukungan dari banyak pemilih, terutama di daerah pedesaan pertanian Brazil yang yang sedang berkembang pesat.

Baca juga: Jair Bolsonaro menang dalam pemilihan presiden Brazil

 
Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas AS tembakkan gas air mata di dekat perbatasan Meksiko

Tijuana, Meksiko (ANTARA News) – Para petugas perbatasaan Amerika Serikat menembakkan gas air mata ke wilayah Meksiko pada Selasa pagi (1/1) untuk mencegah sekelompok migran menyeberang dari Tijuana, menurut seorang saksi mata Reuters dan pemerintah AS.

Seorang pejabat menyebut kelompok migran tersebut sebagai “gerombolan pelaku kekerasan”.

Kabut gas dapat terlihat melayang dari sekitar pagar di perbatasan itu. Seorang migran mengambil selongsong peluru dan melemparkannya kembali ke wilayah AS.

Para pejabat AS mengatakan kelompok itu telah menyerang para petugas dengan sejumlah proyektil, tetapi seorang saksi mata Reuters tidak melihat seorang migran pun melempar bebatuan ke arah para petugas tersebut.

Tijuana telah menjadi isu panas dalam perdebatan mengenai kebijakan imigrasi AS, yang suhunya naik setelah kematian dua anak migran di dalam rumah tahanan Amerika dan penutupan operasi sebagian pemerintah AS terkait tuntutan Presiden Donald Trump untuk mendanai pembangunan tembok senilai 5 miliar dolar AS di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.  Baca juga: Bocah Guatemala meninggal dalam penahanan Amerika Serikat

Pada November, satu insiden terjadi ketika petugas-petugas AS menembakkan gas air mata ke wilayah Meksiko untuk membubarkan para migran. Kejadian itu memicu pemerintah Meksiko menyerukan agar investigasi digelar.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Meksiko Roberto Velasco mengatakan pemerintah “menyesalkan peristiwa-peristiwa” di perbatasan itu. Menurut dia, Meksiko “menghormati hak asasi manusia, keamanan dan integritas para migran, dan menyerukan agar hukum di kedua sisi perbatasan itu dihormati.”
 
Baca juga: AS tangkap tokoh agama, pegiat yang berunjuk rasa di perbatasan

Sumber: Reuters
Editor: Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trump berharap segera bertemu dengan Kim Jong-Un

Washington (ANTARA News) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Rabu (2/1) bahwa ia telah menerima surat dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un.

Trump berharap akan bertemu lagi dengan Kim segera sebagai bagian dari upaya Pemerintah AS untuk menekan Pyongyang agar menghentikan program nuklirnya.

Ketika berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih, Trump membela perundingannya dengan Kim dan mengatakan ia tidak pernah menekankan kecepatan soal penghapusan senjata nuklir Pyongyang.

Ketika bertemu dengan Trump untuk pertama kalinya di Singapura pada Juni tahun lalu, Kim berjanji untuk menjalankan langkah menuju denuklirisasi Semenanjung Korea. Namun sejak itu, pertemuan belum banyak menghasilkan kemajuan nyata.

Kim, dalam pidatonya yang disiarkan televisi nasional dalam rangka menyambut Tahun Baru, mengatakan ia siap bertemu kembali dengan Trump kapan pun. Tapi, Kim juga memperingatkan bahwa ia kemungkinan akan mengambil langkah baru jika AS tetap menerapkan sanksi dan terus menekan negaranya.

Sehari sebelumnya, surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbo melaporkan bahwa Kim telah mengirim pesan kepada Trump menyangkut perundingan yang macet soal nuklir.

Laporan tersebut tidak menyebutkan keterangan rinci soal komunikasi lewat surat itu.

Trump mengatakan kepada para wartawan, Rabu, bahwa surat dari Kim bagus dan bahwa ia sebenarnya ingin membacakannya dengan suara keras.

Presiden AS itu pernah mengatakan bahwa pertemuannya yang kedua dengan Kim kemungkinan akan berlangsung pada Januari atau Februari. Namun, Trump bulan lalu mengatakan di Twitter bahwa ia “tidak tergesa-gesa.”

Dalam pidato yang disampaikannya pada Selasa (1/1), Kim mengatakan penghapusan senjata nuklir adalah “kemauannya yang tegas” dan Korea Utara sudah “menyatakan di dalam dan luar negeri bahwa kita tidak akan lagi membuat atau menguji coba senjata nuklir ataupun menggunakan dan mengembangkannya.”

Kim memperingatkan bahwa Korut mungkin “terpaksa harus mengambil langkah baru” untuk melindungi kedaulatannya jika Amerika Serikat “berupaya memaksakan kehendaknya secara sepihak terhadap kita … dan tidak mengubah sikap soal sanksi dan tekanan.” 

Baca juga: Kim Jong-Un nyatakan siap bertemu lagi dengan Trump

Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Gusti Nur Cahya Aryani

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dampak penutupan pemerintahan AS: dari toilet hingga pengadilan

Washington/Joshua Tree National Park, California (ANTARA News) – Ketika berjalan-jalan di National Mall di Washington pada Rabu (2/1), Ralph Snake berhenti setiap beberapa meter untuk memunguti sampah yang sudah bertumpuk di hamparan rumput, yang biasanya dalam keadaan rapi.

Sampah-sampah sudah menumpuk sejak pemerintahan pusat menutup sebagian operasinya hampir dua minggu lalu karena perselisihan menyangkut anggaran.

“Saya memutuskan untuk membersihkan bagian ini karena ini yang akan para warga Amerika lakukan,” kata Snake, 64, anggota suku Ho-Chunk Nation di Wisconsin.

Snake datang ke Ibu Kota AS untuk menyaksikan Sharice Davids diambil sumpah sebagai satu dari dua perempuan pertama keturunan warga asli Amerika yang menjadi anggota Kongres.

Penutupan sebagian, yang telah membuat banyak layanan pemerintah terhenti, pada Rabu memasuki hari ke-12 tanpa ada tanda-tanda akan berakhir.

Penutupan pemerintahan merupakan akibat dari kebuntuan antara kubu Demokrat, yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat hingga Kamis, dan Presiden Donald Trump. Trump memaksa agar anggaran senilai 5,6 miliar dolar AS (sekitar Rp80,7 triliun) dikeluarkan untuk mendanai pembangunan dinding perbatasan.

Taman-taman nasional telah menutup tempat-tempat perkemahan karena khawatir toilet akan terlalu dipenuhi kotoran manusia.

Ratusan ribu pegawai federal melakukan pekerjaan mereka tanpa dibayar.

Sistem pengadilan imigrasi, yang sudah kewalahan karena begitu banyak pekerjaan tertunda, sebagian besar juga terhenti.

Kemungkinan bahwa perselisihan itu akan berakhir masih belum jelas, bahkan setelah para pemimpin kongres mendatangi Gedung Putih pada Rabu.

Di Washington, 17 museum yang dikelola Smithsonian serta National Zoo tutup pada Rabu setelah kekurangan dana darurat.

Taman Nasional Joshua Tree di California, yang terletak sekitar 209 kilometer sebelah timur Los Angeles, menjadi salah satu dari banyak taman nasional di seluruh negeri yang telah membatasi operasi.

Joshua Tree National Park itu pada Rabu menutup beberapa perkemahan karena toilet di luar, yang tidak bisa dikosongkan karena kekurangan staf, sudah mencapai kapasitasnya sehingga menimbulkan kemungkinan bahaya bagi kesehatan.

Tidak seperti penutupan pemerintahan sebelumnya, kali ini masih banyak taman nasional yang tetap buka kendati tanpa ada staf yang mengumpulkan sampah serta membersihkan toilet.

Penutupan pemerintahan juga telah berdampak pada 62 pengadilan imigrasi di negara itu.

Ratusan hakim sementara dibebastugaskan dan hanya kasus-kasus yang berkaitan dengan imigran dalam penahanan yang disidangkan.

Sementara itu, sekitar 800.000 pegawai pemerintah dirumahkan untuk sementara atau bekerja tanpa digaji sampai penutupan pemerintahan berakhir.

Baca juga: Pengadilan perintahkan pemerintahan Trump kembalikan program DACA
Baca juga: Trump kembali mengancam “menutup” pemerintahan

Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Gusti Nur Cahya Aryani 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rashida Tlaib hadirkan warna baru di Kongres AS

Washington (Antara/Anadolu-OANA) – Meskipun baru terpilih menjadi anggota Kongres AS dan diambil sumpahnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat AS pada Kamis (3/1), Rashida Tlaib menarik banyak perhatian di media sosial dengan tampil mengenakan pakaian tradisional Palestina, “Thobe”.

Saat Tlaib bulan lalu mengumumkan di Instagram bahwa ia akan mengenakan pakaian tersebut, yang dikenal dengan nama dishdasha di Kuwait atau kandura di Uni Emirat Arab, Susan Muaddi Darraj –penulis fiksi dari Baltimore, Maryland– memperkenalkan tagar #TweetYourThobe.

Tagar itu menjadi viral di Twitter setelah beberapa gambar dan video di media sosial memperlihatkan Tlaib sedang berjalan di sekitar gedung Kongres dengan mengenakan pakaian tradisional tersebut.

Banyak perempuan membuat kejutan di Twitter dengan menyiarkan gambar diri mereka dengan memakai Thobe.

Thobe yang dikenakan Tlaib menampilkan ornamen, sulaman tangan yang dikenal dengan nama “tatreez”. Sulaman tatreez adalah kesenian rakyat yang telah dipraktekkan turun-temurun oleh perempuan Palestina selama berabad-abad, kata The Institute for Middle East Understanding.

Lembaga pendidikan itu menyatakan kaum ibu dan nenek dulu biasa melukiskan rancangan dengan bermacam motif dan warna yang berhubungan dengan bermacam desa dan kota kecil Palestina.

Wanita anggota Kongres AS tersebut menulis di Majalah Elle bahwa ia tumbuh sambil menyaksikan ibunya dengan menggunakan tangan menyulam jenis pakaian itu.

“Sepanjang karir saya di lembaga layanan masyarakat, warga yang saya perjuangkan telah mengenal siapa saya, terutama asal-usul Palestina saya,” tulis Tlaib, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang. “Ini adalah apa yang saya ingin bawa ke Kongres Amerika Serikat, pertunjukan tanpa penyesalan mengenai rajutan rakyat di negeri ini.”

Tlaib menjadi perempuan pertama Palestina yang terpilih ke Kongres AS dan bergabung dengan Ilhan Omar dari Minnesota sebagai dua perempuan Muslimah pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif AS.

Kedua perempuan anggota Kongres tersebut diambil sumpah jabatan mereka dengan menggunakan Al-Quran; Tlaib menggunakan mushaf pribadinya sementara Ilhan menggunakan Al-Quran kakeknya.

“Saat kecil, saya bertindak sebagai penerjemah kakek saya dalam pengajian kami, dan kakek saya adalah orang pertama yang menyulut rasa tertarik saya pada politik,” kata Ilhan Omar di Twitter. “Saya berharap ia bisa berada di sini menyaksikan saat bersejarah ini. Tapi kakek ada di sini di dalam jiwa saya sebab saya meletakkan di tangan saya Al-Quran miliknya untuk upacara pengambilan sumpah.”

Ilhan Omar mengenaikan hijab saat upacara pengambilan sumpah, yang pertama buat Kongres sebab mereka sebelumnya melarang setiap jenis penutup kepala.

Rashida Tlaib mulanya menjelaskan bahwa ia berencana saat pengambilan sumpahnya untuk membawa mushaf Al-Quran yang mulanya dimiliki oleh Thomas Jefferson, presiden ketiga AS, tapi kantornya mengkonfirmasi kepada Kantor Berita Anadolu bahwa ia mengubah pikirannya dan memilih mushaf Al-Quran miliknya sendiri.

Penyunting: Chaidar Abdullah
(Uu.C003)
 

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Brazil katakan ia terbuka menjadi tuan rumah pangkalan militer AS

Sao Paulo/Brasilia (ANTARA News) – Presiden baru Brazil Jair Bolsonaro mengatakan Kamis bahwa ia akan membuka kemungkinan Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan militer di negaranya, suatu langkah yang akan membentuk perubahan tajam dalam arah kebijakan luar negeri Brazil.

Bolsonaro, yang naik ke tampuk kekuasaan pada Selasa, mengatakan dukungan Rusia bagi “kediktatoran” Presiden Nicolas Maduro di negara tetangganya Venezuela, telah meningkatkan ketegangan di kawasan itu dan merupakan perkembangan yang mencemaskan.

Ketika ditanya jejaring SBT TV dalam wawancara yang disiarkan Kamis apakah itu berarti ia akan mengizinkan kehadiran militer AS di Brazil, Presiden Bolsonaro menjawab, ia tentunya akan merundingkan kemungkinan tersebut.

“Bergantung pada apa yang terjadi di dunia, siapa yang tahu kalau kita tidak akan butuh untuk membahas hal tersebut di masa depan,” kata Bolsonaro sebagaimana dikutip oleh Reuters.

Ia menegaskan bahwa apa yang Brazil akan upayakan ialah memiliki “supremasi di Amerika Selatan.”

Pemimpin kanan-jauh itu mengubah kebijakan luar negeri yang Brazil telah lama terapkan. Partai Pekerja yang beraliran kiri dan berkuasa sebelumnya menekankan hubungan Selatan-Selatan dan kadangkala tak sejalan dengan Amerika Serikat di panggung internasional.

Bolsonaro, 63 tahun, adalah mantan kapten angkatan darat dan pengagum kediktatoran militer Brazil tahun 1964 dan 1985 dan Presiden AS Donald Trump. Tak lama setelah dilantik, ia dengan cepat memperdalam hubungan dengan AS dan Israel.

Penasehat keamanan nasional Bolsonaro, Jenderal (Purn) Augusto Heleno, membenarkan Kamis pagi bahwa presiden itu ingin memindahkan kedutaan besar Brazil ke Jerusalem, tetapi hal itu belum dapat segera dilakukan karena masih terkendala pertimbangan logistik.

Ia tak memberikan penjelasan lebih jauh. Tetapi sektor pertanian yang kuat negara itu menentang kebijakan pemindahan dari Tel Aviv dan membuat marah negara-negara Arab yang membeli daging berlabel halal senilai miliaran dolar dari Brazil tiap tahun.

Penyunting: M.Anthoni/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AS keluarkan peringatan baru bagi warganya yang bepergian ke China

Washington (ANTARA News) – Pemerintah Amerika Serikat pada Kamis (3/1) memperingatkan warga negaranya yang melakukan perjalanan “agar lebih berhati-hati” ketika berada di China.

Departemen Luar Negeri AS menaikkan saran perjalanan ke “Tingkat 2”, sebab China telah menggunakan larangan bepergian untuk menghentikan warga negara Amerika meninggalkan negeri tersebut.

Menurut peringatan perjalanan itu, larangan keluar tersebut digunakan oleh Pemerintah China untuk memaksa warga negara AS agar ikut dalam penyelidikan pemerintah, mengembalikan orang-orang ke China dari luar negeri dan membantu Pemerintah China menyelesaikan sengketa sipil “yang mendukung semua pihak di China”.

“Warga negara AS mungkin ditahan tanpa akses ke layanan Konsulat AS atau informasi mengenai dugaan melakukan kejahatan. Warga negara AS mungkin menjadi sasaran interogasi berkepanjangan dan penahanan yang berkelanjutan karena alasan yang berkaitan dengan `keamanan negara`,” tambah saran itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Peringatan “Tingkat 2” adalah satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan “Tingkat 1”, yang meminta pelancong berhati-hati secara normal. Peringatan perjalanan “Tingkat 3” menyarankan orang untuk mempertimbangkan kembali perjalanan mereka, sedangkan peringatan “Tingkat 4” menyatakan “Jangan melakukan perjalanan”.

Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS juga mengeluarkan peringatan perjalanan “Tingkat 2” ke Myanmar, dengan alasan ada daerah “kerusuhan sipil dan konflik bersenjata”.

AS telah mengeluarkan peringatan “Tingkat 2” buat hampir 60 negara sejak Janauari lalu.

Penyunting: Chaidar Abdullah/M.Anthoni

Pewarta:
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trump mungkin gunakan kekuasaan darurat terkait tembok perbatasan

Washington (ANTARA News) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Jumat (4/1) bahwa ia bisa saja menggunakan kekuasaan darurat untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko tanpa izin Kongres.

Dengan demikian, ia mengancam akan memotong jalur para anggota parlemen Demokrat, yang semakin berani setelah baru-baru ini mengambil alih kendali Dewan Perwakilan Rakyat.

Perseteruan Trump dengan kalangan Demokrat di Kongres menyangkut pendanaan proyeknya untuk tembok perbatasan telah selama dua minggu menyebabkan pemerintahan AS ditutup.

Trump menegaskan bahwa ia tidak akan mendukung rancangan undang-undang untuk mendanai kegiatan pemerintah secara penuh sampai ia mendapatkan dana bagi pembangunan tembok perbatasan itu.

Ketika ditanya apakah ia telah mempertimbangkan untuk menyatakan status darurat nasional untuk membangun tembok tersebut, Trump mengatakan, “Ya, saya sudah (mempertimbangkannya). … Kita bisa. Saya belum pernah melakukannya. Saya mungkin akan mengambil langkah itu … Tapi kita bisa menyatakan darurat nasional dan membangun (tembok perbatasan) itu cepat-cepat.”

Pernyataan Trump tersbut muncul hanya satu hari setelah kubu Demokrat, yang dipimpin Nancy Pelosi, mengendalikan DPR hingga menjadikan pemerintah terpecah dalam dua tahun kepemimpinan Trump.

Dalam pembicaraan pada Jumat, yang kadang-kadang diwarnai suasana panas, Pelosi dan Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer gagal mewujudkan kesepakatan untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan AS. Mereka tidak menyepakati permintaan Trump agar anggaran senilai 5 miliar dolar (lebih dari Rp71,4 triliun), untuk mendanai pembangunan tembok perbatasan, dikeluarkan.

Undang-undang Dasar AS mengamanatkan kekuasaan pada Kongres menyangkut pendanaan pemerintahan pusat. Jadi, Trump kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum jika ia mencoba-coba memotong jalur Kongres untuk mendanai pembangunan tembok perbatasan.

“Kita bisa menyatakan darurat nasional dengan dasar keamanan negara kita, tentunya,” kata Trump.

Ketika ditanya apakah menyatakan status darurat nasional merupakan ancaman yang akan dihadapkan pada kubu Demokrat, Trump mengatakan, “Saya tidak akan pernah mengancam siapa pun, tapi soal saya boleh melakukannya, ya.”

Baca juga: Dampak penutupan pemerintahan AS: dari toilet hingga pengadilan

Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Migran Amerika Tengah protes penutupan tempat penampungan Tijuana

Tijuana, Meksiko (ANTARA News) – Polisi federal mengambil langkah-langkah untuk menutup satu tempat penampungan migran di Kota Tijuana, Meksiko, pada Jumat (4/1), yang memicu protes oleh sejumlah dari puluhan orang yang berniat pergi ke Amerika Serikat dan sudah berada di sana setelah menempuh perjalanan dengan rombongan dari Amerika Tengah.

Kedatangan beberapa ribu migran dalam bulan-bulan belakangan ini, banyak yang melarikan diri menghindari kemiskinan dan kekerasan di Honduras, telah menantang presiden baru Meksiko untuk mewujudkan janji-janjinya melindungi para migran di Meksiko, sementara AS menghalangi mereka melintasi perbatasan.

Andres Manuel Lopez Obrador, yang memulai tugasnya sebagai presiden bulan lalu, masih harus membuat perincian mengenai bagaimana ia akan memperbaiki apa yang ia sudah lukiskan sebagai kondisi menyedihkan bagi orang-orang yang sudah menempuh ribuan kilometer melintasi ke Meksiko menuju perbatasan AS.

Para pejabat mengatakan pada pertengahan Desember bahwa, dari 6.000 migran yang tiba di Tijuana dalam rombongan, sekitar setengahnya berada di satu tempat penampungan di bekas tempat konser dan beberapa ratus orang terpencar di tempat-tempat penampungan di kota itu, seperti satu tempat yang sedang akan ditutup.

Sekitar 1.000 orang telah melintasi masuk ke AS, sementara 1.000 orang lagi kembali ke negara mereka masing-masing.

Para pejabat Tijuana menyebut masalah sanitasi sebagai alasan di balik penutupan tempat penampungan itu, gudang dua lantai di satu zona dekat perbatasan yang dikenal karena kejahatan dan prostitusi.

Tempat industri itu sudah terlalu padat, kekurangan cahaya dan kekurangan fasilitas yang layak bagi penyiapan makanan, kata Isain Venegas, seorang penyelia dalam sistem kesehatan masyarakat Meksiko. Ia menambahkan bahwa perawatan diberikan bagi mereka yang sakit biasa.

Beberapa pejabat mengatakan kepada para migran bahwa mereka dapat pindah ke tempat penampungan yang lebih besar, yang dikelola pemerintah federal, sekitar 11 km dari perbatasan.

Banyak migran memprotes, dengan menyatakan mereka tak mengharapkan tempat-tempat lain yang lebih baik. “Tak ada satu pun dari tempat-tempat di Tijuana memiliki kondisi bagi mereka untuk membuat kami aman … pihak berwenang menipu kami,” kata Reinerio Laine, migran dari Honduras.

Pada tengah hari, puluhan migran menolak pergi dan bergabung dengan para pegiat AS, sementara polisi antihuru-hara membentuk formasi di pintu masuk.

Para migran yang lain mengemas harta miliknya dan pergi berjalan kaki ke tempat-tempat penampungan terdekat, sementara yang lain menunggu bus yang akan membawa mereka ke fasilitas yang dikelola pemerintah dan berukuran lebih besar.

Baca juga: Petugas AS tembakkan gas air mata di dekat perbatasan Meksiko

Sumber: Reuters
Editor: Mohamad Anthoni/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Meksiko desak blok regional jangan campuri urusan internal Venezuela

Lima (ANTARA News) – Pemerintahan baru yang berhaluan kiri di Meksiko pada Jumat menyerukan blok regional menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal Venezuela.

Pemerintah itu menolak mendukung deklarasi negara-negara di kawasan yang mendesak Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk tidak melanjutkan kekuasaan pada 10 Januari.

Meksiko merupakan satu-satunya dalam Grup Lima beranggota 14 negara yang memilih tidak menandatangani pernyataan terhadap Maduro, untuk pertama kali Meksiko tidak mendukung satu deklarasi grup tersebut sejak dibentuk tahun 2017 mendorong reformasi demokratik di Venezuela.

Meksiko pernah menjadi salah satu pengeritik paling tajam Maduro. Tetapi hubungan dengan Venezuela menghangat di bawah Presiden Andres Manuel Lopez Obrador, yang mengundang Maduro untuk menghadiri pelantikannya bulan lalu, demikian Reuters melaporkan.

Maximiliano Reyes, deputi menteri luar negeri Meksiko yang bertanggung jawab atas Amerika Latin, mengatakan setelah pertemuan Kelompok Lima di Peru yang Meksiko mengkhawatirkan situasi mengenai hak asasi manusia di Venezuela tetapi tidak akan berkomentar tentang legitimasi pemerintahannya.

Dalam siaran televisi negara Jumat malam, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaze mengatakan Maduro akan melanjutkan tugas kepresidenan pada 10 Januari dalam proses yang sah dan konstitusional, yang ia katakan tak memerlukan persetujuan pemerintahan asing manapun.

Baca juga: AS siapkan sejumlah kebijakan untuk tekan Venezuela

Baca juga: Venezuela penjarakan 34 manajer toko karena permainkan harga

Dia mengatakan Venezuela “bingung” dengan pernyataan tersebut dan pihaknya akan mengambil tindakan timbal balik bagi langkah-langkah diplomatik yang diambil pemerintah lain.

Reyes menyerukan mediasi dan dialog dari Kelompok Lima, bukan isolasi. Sikap Meksiko adalah tamparan kepada usaha-usaha regional untuk meningkatkan tekanan atas Maduro menjelang pelantikannya, yang oposisi Venezuela berharap akan jadi momen titik balik untuk menyoroti bagaimana dia merongrong demokrasi dan salah urus ekonomi anggota OPEC itu.

Meksiko diberitakan tak mengirim wakil tingkat tinggi menghadiri pelantikan Maduro. Ketika ditanya siapa yang akan menghadiri dari Meksiko, seorang juru bicara Kemenlu mengatakan kuasa usaha kedutaan Meksiko akan hadir.

Langkah-langkah diplomatik terhadap Venezuela dari negara-negara tetangga masih malu-malu, dan komunike Jumat menambah sedikit kepada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang mendesak Maduro mundur tetapi menawarkan sedikit mekanisme kongkrit untuk mewujudkan ini.

Peru mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya akan mengusulkan mengakhiri hubungan diplomatik dengan Venezuela kepada para anggota Kelompok Lima. Tapi belum satupun negara yang mengumumkan akan memutus hubungan.

Sebanyak 13 negara dalam Kelompok Lima yang menandatangani pernyataan Jumat, termasuk Kanada, Argentina, Brazil, Chile dan Kolumbia, menyebut masa tugas baru Maduro “tidak sah” dan mendesaknya menyerahkan kekuasaan kepada Majelis Nasional hingga pemilihan demokratik dapat diselenggarakan.

Editor: Eliswan Azly
 

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019